Categories
Berita

Mendongkrak Produksi Sawit Tanpa Ekspansi

Perkebunan sawit rakyat kini meng – ambil porsi sekitar 41% dari total luas kebun sawit nasional. Pakar agri bisnis Bungaran Saragih pernah mem – prediksi luasan kebun rakyat akan terus bertambah. Tak salah kiranya bila masa de pan industri sawit sedikit banyak di – tentukan oleh performa kebun rakyat. Padahal kebun rakyat sekarang umum – nya berproduktivitas rendah, hanya meng hasilkan 2-3 ton minyak sawit men – tah (CPO)/ha, jauh dari rata-rata kebun swasta yang 5-6 ton/ha. Rendahnya pro – duktivitas tersebut lantaran umur tanam – annya sudah tua atau umur masih muda tetapi berasal dari bibit asalan (palsu). Di sisi lain industri sawit Indonesia te – ngah menghadapi kampanye negatif yang semakin kuat, terutama di pasar Uni Eropa. Mereka menilai perkebunan sawit menyebabkan deforestasi. Dengan alasan itu parlemen Uni Eropa mengajukan re so – lusi penghapusan minyak sawit dari ba – han bakar nabati Uni Eropa yang diren – cana kan berlaku 2021.

menaikkan produksi dan irit lahan

Menghadapi dua masalah tersebut, pe – merintah didukung kalangan industri sa – wit dan lembaga swadaya masyarakat, seperti WWF Indonesia, mengambil kebi – jakan untuk memperbaiki kebun rakyat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selain itu, pemerintah juga meng – upa yakan akselerasi sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi semua perusahaan perkebunan dan kemudian mendorong implementasi di kebun petani. Berdasarkan penelusuran Tim Khusus Ditjen Perkebunan Kementan, sebanyak 2,4 juta ha kebun rakyat, terdiri dari 0,9 juta kebun plasma dan 1,5 juta ha kebun swadaya, harus diremajakan. Sebagian pendanaannya bersumber dari pungutan ekspor sawit yang dikumpulkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Tak tanggung-tanggung Presiden Joko – wi sendiri yang meresmikan dimulainya PSR di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. Bulan berikut – nya RI Satu menandai peremajaan sawit di Serdang Bedagai, Sumatera Selatan. Dan tahun ini, Presiden melangkah ke Pro vinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir (9/5). Menurut Herdrajat Natawijaya, Direktur Penghimpunan Dana BPDP-KS, dengan PSR ada peluang meningkatkan produk – tivitas sawit rakyat dan menekan keingin – an untuk membuka lahan baru. “Pening – katan produktivitas dari 2-3 ton/ha men – jadi 4,8-7,2 ton CPO/ha/tahun akan meng hasilkan pendapatan US$3,4 mi – liar–US$5,02 miliar sekaligus menye la – matkan satu juta hektar hutan dari pem – bukaan lahan untuk pertanian,” paparnya dalam konferensi internasional tentang sawit dan lingkungan, ICOPE 2018 di Nusa Dua, Bali (26/4). Dalam acara bertema “Embracing Sus – tainable Palm Oil: Solutions for Local Pro – duction and Global Change” dan dihadiri peserta dari 30 negara tersebut, Her dra – jat, menjabarkan prinsip utama perema – jaan. “Petani yang mengikuti PSR dipasti – kan legalitas lahannya. Yang belum me – me nuhi legalitas, akan dibantu penyiap – annya. Pelaksanaan peremajaan juga ha – rus memenuhi kaidah keberlanjutan, se – perti lokasi lahan sesuai, pengelolaan lingkungan, penerapan budidaya yang baik. Untuk menjamin ke depannya tetap berkelanjutan, petani diarahkan untuk memenuhi sertifikasi ISPO pada panen pertama,” urai mantan Kepala Sekretariat ISPO tersebut.

Tersedia rp5 triliun

Tahun ini, menurut Bambang, pemerintah melalui Kementan menargetkan pere – majaan sawit rakyat seluas 185 ribu ha. “Semua dokumen untuk keperluan re – plan ting kami rampungkan pada tahun ini. Tetapi penanamannya dibagi menjadi dua periode, yakni 100 ribu ha pada tahun 2018, sisanya 85 ribu ha pada tahun 2019. Kami masih menunggu benih untuk mena nam yang 2019,” ujar Dirjen Perkebunan Kementan pada acara “International Conference and Expo on Indonesia Sustainable Palm Oil,” di Jakarta (11/4). Dalam jangka panjang, ada sekitar 2,4 juta lahan kelapa sawit yang harus diremajakan. Jika dapat berjalan dengan baik, pemerintah memperkirakan bisa melakukan peremajaan terhadap 150 ribu lahan per tahun. Artinya, perlu waktu sekitar 15 tahun untuk dapat merea – lisasikan kebijakan tersebut. Karena itu, Bambang mengatakan, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak terutama dari para peng – usaha yang menampung para petani se – bagai mitra dan juga pemerintah daerah setempat. Terkait ketersediaan dana, Dirjen me – maparkan, untuk 2018 pemerintah telah me nyiapkan sekitar Rp5 triliun yang berasal dari BPDP-KS. Dana ini akan disalurkan untuk peremajaan kebun sawit rakyat di 75 kabupaten yang masuk dalam 20 provinsi prioritas utama. “Sebesar Rp25 juta per hektar untuk 75 kabupaten. Satu petani tidak boleh lebih dari 4 hektar tapi mungkin untuk 2018 ini cukup satu dua hektar dululah per petani,” tutur mantan Kepala Dinas Perkebunan Sultra tersebut.

proses bisnis

Dalam kesempatan yang lain, Wawan Hardiwinanata, Tim Divisi Peremajaan BPDP-KS, menjelaskan tentang lima prinsip bisnis peremajaan. Pertama, verifikasi persyaratan. Setiap petani yang akan ikut PSR harus tergabung poktan/gapoktan/ koperasi mengajukan ke Dinas Perke – bunan atau terkait. Dinas Perkebunan Ka – bu paten akan melakukan verifikasi tentang petani tersebut. Kemudian verifikasi berlanjut ke Dinas Perkebunan Provinsi yang meneruskannya ke Tim Khusus Ditjebun. Bila dinilai layak, Tim Khusus akan memberi rekomendasi teknis pada BPDP-KS. “Bila layak dan keluar rekomendasi teknis, tidak langsung dapat pembiayaan. Kami, berdasarkan Permenkeu 84, harus meneliti kelengkapan lain. Dana PSR disa lurkan langsung ke individu petani tapi digabung – kan ke rekening koperasi (escrow account). Supaya sukses replanting maka kelengkap – an dokumen individu petani harus clear nama, alamat, KTP, NIK, Kartu Keluarga. Nggak mungkin satu individu dapat pembiayaan dua kali,” ulas Wawan. Kedua, dibuat nota kesepahaman tiga pihak, yaitu poktan/gapoktan/koperasi, bank (kreditur atau kustodian), dan BPDPKS. Ketiga, penyaluran dana yang besar – nya Rp25 juta/ha. Dana disalurkan ke pe – tani tetapi melalui koperasi. Besaran dana yang disalurkan berdasarkan progres ke – giatan fisik peremajaan. Keempat, pemantauan dan evaluasi. Kelima, pengemba – lian kredit. Setelah panen pertama, petani mengantongi sertifikat ISPO. Produksinya bertahap naik, kesejahteraannya pun me – ningkat. Tak perlu tambah lahan, hutan pun aman